Kelompok : 4
Andi Lukman (20210683)
Angga Setiawan (20210806)
Dimas Fahriza I (22210031)
Listyaji Kusprimadiyanto (24210053)
Kelas 4EB23
Tugas
1
Kenaikan Harga pokok saat lebaran ini polanya sudah
berulang-ulang tiap tahun, apakah pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal
tersebut, strategi pemerintah tiap tahun selalu sama, yakni operasi pasar.
kalau terus berulang dan tidak ada solusi, berarti pemerintah telah kalah
dengan pasar serta pemerintah tidak mau serius untuk meredam kenaikan harga
pokok ini. melambungnya harga bahan
kebutuhan pokok juga akibat buruk infrastruktur. Saluran distribusi terganggu
karena banyak jalan yang berlobang dan tidak terawat serta naiknya harga BBM
sehingga biaya produksi naik.
Menurut kami pemerintah harus
memonitor jumlah konsumsi masyarakat dan jumlah barang kebutuhan masyarakat
yang di hasilkan oleh sektor produksi, menerbitkan kebijakan impor bila masih
kurang dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan mengawasi jalur
distribusi barang supaya lancar sehingga Kenaikan harga-harga barang kebutuhan
masyarakat dapat terkendali.
TTugas 2
Dalam beberapa pekan terakhir, harga-harga kebutuhan
pokok terus merangkak naik. Hanya dalam beberapa pekan, harga kebutuhan pokok
sudah naik tiga kali, yakni menjelang kenaikan harga BBM, pasca pengumuman
kenaikan harga BBM, dan menjelang Ramadhan.
Di Jakarta, harga daging sapi sudah mencapai Rp 95
ribu per kg. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging terjadi hampir setiap
hari. Sementara harga cabe rawit juga melonjak menjadi Rp 70 ribu per kg.
Padahal, sebelumnya harga cabe rawit masih Rp 60 ribu per kg. Rata-rata
kenaikan harga sembako berkisar 20-40%.
Kenaikan harga sembako ini memang sudah diprediksi.
Setidaknya kedepan ada dua momentum yang memicu kenaikan, yakni bulan puasa dan
lebaran. Hanya saja, berbeda dengan kenaikan tahun sebelumnya, kenaikan sembako
tahun ini berhimpitan dengan kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM.
Dampak kenaikan sembako ini sangat telak bagi rakyat. Pertama,
Kenaikan harga sembako ini berentetan dengan kenaikan harga barang dan biaya
hidup akibat kenaikan harga BBM, seperti kenaikan tarif angkutan, kenaikan sewa
kamar/kost, dan lain-lain. Kedua, sebagian besar barang kebutuhan
pokok rakyat, termasuk pangan, didapatkan melalui impor. Jika tidak ada kontrol
dari pemerintah, ditambah lagi ancaman krisis pangan, harga pangan bisa naik
liar. Ketiga, program kompensasi BBM, termasuk BLSM dan Raskin,
tidak sanggup menalangi dampak yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan harga
BBM. Terlebih lagi, dampak kenaikan harga BBM itu gayung bersambut dengan
kenaikan harga sembako karena momentum hari raya keagamaan. Menghadapi situasi
ini, pemerintah tidak boleh berpangku-tangan. Di sini, pemerintah pusat dan
daerah harus turun tangan untuk mengontrol dan mengendalikan harga sembako agar
tetap bisa dijangkau oleh rakyat banyak. Dalam hal ini, kita patut
mengapresiasi langkah Pemerintah DKI Jakarta. Untuk menghadapi dampak kenaikan
harga sembako pada bulan Ramadhan nanti, Pemda DKI Jakarta punya dua langkah,
yakni, 1) menyiapkan lima pasar yang akan dijadikan tempat penyimpanan stok
sembako. Nantinya, ketika harga sudah merokek naik, maka stok sembako itu
dikeluarkan dan dijual dengan harga normal. 2) menggelar pasar malam sembako di
tiap kecamatan dan kelurahan. Memang, dalam situasi yang sulit begini,
terobosan dari pemerintah sangat diperlukan. Tidak sekedar dengan operasi
pasar. Dalam banyak kasus, operasi pasar tidak begitu efektif. Selain sifatnya
yang temporer, operasi pasar juga hanya menjangkau segmen kecil dari
masyarakat. Akibatnya, operasi pasar terkadang tidak begitu efektif menahan
laju kenaikan harga dan memastikan ketersediaan sembako yang bisa dijangkau
rakyat.
· Kesimpulan
Tugas 2
Menurut
kami, pemerintah harus turun tangan untuk mengurangi beban penderitaan
rakyat. Pertama, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk
mengontrol harga sembako. Langkah ini penting untuk melawan aksi spekulasi dan
penimbunan. Di sini, ada pengalaman cukup menarik yang dilakukan oleh
pemerintahan Venezuela. Di sana pemerintah membuat regulasi mengenai harga
barang yang adil, yang mematok harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat
sesuai harga normalnya (biaya produksi, distribusi, dan keuntungan wajar).
Kedua, pemerintah bisa menciptakan
toko-toko atau pasar khusus sembako dengan harga normal. Berbeda dengan operasi
pasar yang sifatnya temporer dan jangkauannya terbatas, toko-toko sembako ini
di tiap-tiap teritori dengan prioritas warga miskin. Hanya saja, sebelum
membangun toko sembako murah ini, pemerintah harus punya stok atau tempat
penyimpanan sembako yang memadai. Toko-toko sembako ini menggandeng Bulog dan
BUMN di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
